_Oleh: Sarinah ( Komunitas Literasi Islam Bungo)_
Deteksijambi.com ~ Wacana pemberlakuan pembelajaran daring usai libur lebaran 2026 mencuat. Pemerintah tengah mengkaji opsi penerapan sekolah online mulai April 2026 sebagai bagian dari strategi nasional untuk menghemat konsumsi energi. Khususnya bahan bakar minyak ( BBM).
Pemerintah juga mempertimbangkan skeme kerja fleksibel seperti Work Home Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai upaya mengurangi mobilitas harian masyarakat yang menjadi penyumbang utama konsumsi BBM.
Rencana ini muncul akibat tekanan global terhadap pasokan energi, terutama akibat konflik geopolitik yang berdampak pada harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PKM) Pratikno menegaskan kebijakan efesiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data, dengan tetap memastikan proses pembelajaran serta pelayanan publik tidak terganggu.
Menurutnya, langkah penghematan harus mempertimbangkan data konsumsi energi dan tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sebagaimana pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pendemi covid -19 ( DetikEdu 21 Maret 2026).
Jika wacana ini diberlakukan, maka pemerintah telah bertindak gegabah.bagaimana tidak, seharusnya Negara berupaya sedapat mungkin agar pendidikan tidak dikorbankan meski ada tantangan terkait energi. Apalagi negara sebenarnya memiliki kemampuan ( Sumber Daya Alam) yang mencukupi.
Pendidikan adalah kebutuhan yang tidak boleh dialihkan apalagi solusi dari permasalahan ini belum dipecahkan semaksimal mungkin. Seharusnya Negara harus mencari solusi yang lebih baik dengan semaksimal mungkin mencurahkan segenap tenaga maupun pikiran ke masalah yang serius ini, jika benar-benar negara memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
Terlebih jika hal ini diberlakukan di tengah berjalannya program mercusuar yang dampaknya tidak dirasakan signifikan bagi rakyat ( seperti MBG dll), tentu saja ini terkesan penyelewengan kepentingan. Sepertinya negara malah lebih mementingkan Program populis daripada kebutuhan vital bagi masyarakat yakni pendidikan maupun kesehatan.
Inilah model kebijakan pemerintah berasaskan kapitalistik, berbuat atas dasar manfaat semata. Kapitalisme menjadi asas yang tegak di berbagai negara termasuk Indonesia, maka wajar saja jika para pemangku kebijakan menjadikan rakyat sebagai ladang uang.
Kapitalisme sekularisme adalah faham yang yang mendoktrinkan segala sesuatu perbuatan diukur dengan nilai materi dan atas dasar manfaat semata. Sedangkan sekularisme adalah ide memisahkan agama dari kehidupan, sehingga wajar saja dalam melakukan perbuatan dijauhkan dari nilai agama, tolak ukur dalam berbuat bukan berstandarkan halal dan haram apalagi Ridha Allah semata.
Dalam pandan Islam, pendidikan menjadi kebutuhan pokok umat yang harus diberikan secara baik oleh negara.
Negara wajib mencari Sumber Daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga pendidikan maupun kesehatan dapat tersalurkan dengan baik dan memadai.
Negara tidak akan gegabah dengan menjadikan pendidikan daring. Sebab, faktanya metode tersebut menghantarkan kepada terabaikannya hak pendidikan yang harus diterima rakyat.
Begitulah pentingnya pendidikan dalam Islam, sehingga dalam negara Islam kepentingan rakyat tidak pernah terabaikan. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus ditunaikan bukan ajang perlombaan untuk menempati posisi tinggi.
Paham kapitalis sekulerisme inilah yang menyebabkan masyarakat makin terpuruk, karena adanya para penguasa yang menduduki jabatan hanya karena kerakusan bukan berdasarkan amanah dan tanggung jawab.
Hal ini benar-benar tidak boleh diteruskan, dan harus segera diakhiri dengan bersatunya kaum muslim di seluruh dunia untuk mewujudkan kepemimpinan Islam yang in syaa Allah akan membuat masyarakat sejahtera.
Hanya dengan kepemimpinan Islam lah umat akan sejahtera dan terbebas dari segala nestapa yang menimpa. Pendidikan tak lagi di anggap remeh, kesehatan dapat diakses dengan cuma-cuma dan segala kebutuhan umat akan terpenuhi dengan mudah. Hanya dengan bersatunya kaum muslim di bawah kepemimpinan Islam yakni Daulah Islam masyarakat akan terjaga dari segala bentuk kerusakan doktrin dan pemahaman- pemahaman rusak yang menjadikan umat berpikiran dangkal serta menjujung tinggi nilai agama, yakni taat kepada Allah SWT. Allahu a’lam bishawwab.**
