Oleh: Sarinah.
Deteksijambi.com ~ Masyarakat banyak yang beralih ke pilihan barang dan layanan yang lebih murah. Saat ini, di media sosial banyak warganet yang membagikan unggahan tentang gaya hidupnya yang terpaksa harus di downgrade. Misalnya, ada yang harus beralih naik motor setelah mobilnya dijual, ada juga yang harus menurunkan bujet makan dan nongkrong. Mereka beralih ke pilihan barang dan layanan yang lebih murah.
Pakar ekonomi dan bisnis, sekaligus dosen UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai downgrading merupakan respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi dan bukan pilihan gaya hidup semata.
Menurutnya, rumah tangga berupaya mempertahankan konsumsi inti seperti pangan, kesehatan dan pendidikan dengan mengurangi pengeluaran yang lebih fleksibel atau tersier ketika pendapatan mengalami ketidakpastian (REPUBLIKA.CO.ID 7 Oktober 2026).
Ketika pendapatan tumbuh lebih lambat dibandingkan laju kenaikan biaya hidup imbas inflasi, konsumen secara alami memangkas pengeluaran di luar yang pokok. Data BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,06 persen secara tahunan pada kuartal 11-2026 dengan nilai sekitar Rp3.493,5 triliun (Tirto.id 7, Oktober 2026)
Kapitalisme mendorong masyarakat mengejar gaya hidup mewah dan mengedepankan gengsi. Di sisi lain, kapitalisme melahirkan kemiskinan struktural. Hal ini sangat terlihat oleh berbagai tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Kemerosotan ekonomi makin tahun makin meningkat, dan tekanan ekonomi yang semakin besar, yang kemudian membuat masyarakat mengalami downgrade. Untuk menjaga konsumsi rumah tangga agar tetap stabil masyarakat mengorbankan konsumsi yang lebih fleksibel. Masyarakat melakukan penyesuaian bukan karena sedang ingin berhemat, tetapi karena ruang pilihan dalam mengatur pengeluaran kian terbatas.
Downgrade adalah dampak dari kenaikan kebijakan efesiensi pemerintah, kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan perpajakan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi, meningkatnya kebijakan efesiensi pemerintah, tidak dibarengi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan masyarakat tetap stagnan ditengah kenaikan harga kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, biaya kesehatan dll. Masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang, juga termasuk keamanan pekerjaan dari PHK. Politik ekonomi Kapitalisme sekuler menghasilkan krisis finansial dan ancaman kemiskinan yang meluas, yang dampaknya di rasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
Negara dalam sistem kapitalisme sekuler, berlepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini sangat terlihat dari kebijakan efesiensi yang dibuat oleh pemerintah. Di tengah tekanan hidup yang dialami oleh masyarakat, kebijakan pajak terus naik, tarif listrik naik, biaya pendidikan makin tinggi, biaya hidup meningkat, menyebabkan masyarakat menjadi main terpuruk oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Hal ini sangat berbeda dengan Paradigma gaya hidup Islam.
Gaya hidup adalah mengutamakan kebutuhan berdasarkan pada prioritas, bukan memenuhi semua keinginan. Kebutuhan pokok menjadi kebutuhan yang mendasar yang tidak bisa ditunda. Namun pemenuhannya dalam islam tidak hanya mengejar kepuasan materi semata, tetapi tetap menjaga unsur keimanan dan tanggung jawab (halal dan Thoyib). Hal ini didasarkan kepada perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168:
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ١٦٨
Artinya “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. Allah memerintahkan umat manusia agar dalam pemenuhan kebutuhannya dengan cara yang baik dan sah menurut syari’at islam, dan memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan tubuh.
Dalam islam, Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai dan tidak membebani rakyat dengan pajak. Hal itu sungguh dapat melepaskan masyarakat dari tekakan ekonomi, dengan tersedianya lapangane pekerjaan rakyat tidak akan diliputi oleh kekhawatiran pekerjaan. Hal ini sungguh akan membebaskan masyarakat dari downgrade yang sekarang sedang menjerat masyarakat.
Sistem Islam menjamin kebutuhan dasar pangan, kesehatan pendidikan dan keamanan sehingga tidak akan terjadi tekanan inflasi secara massal.
Negara menjalankan fungsi ra’in, melayani rakyat secara keseluruhan. Hal ini, karena sejatinya keberadaan pemimpin dalam islam adalah sebagai ra’ain (penanggung jawab) bagi masyarakat yang dipimpinnya.
Kepemimpinan dalam islam adalah amanah yang harus di jalankan dengan baik, dan sesuai dengan fungsinya, yakni meriayah (mengurus umat) dengan sebaik-baiknya. Hanya dengan menerapkan syari’at islam secara kaffhan (keseluruhan) maka unat manusia akan sejahtera dan lepas dari tekanan ekonomi yang membelanggunya. Tiadak kemulian tnpa islam, mari kembali pada aturan Allah yang maha mulia.** Allahu a’lam bishawwab.
