Kasus Angkasa, Pengurus Masjid yang Dizolimi oleh Pihak Kepolisian: Mirisnya Penegakan Hukum di Negeri Tercinta
Deteksijambi.com ~ PALEMBANG, – Kasus yang menyedihkan menimpa Angkasa, pengurus masjid yang dizolimi oleh pihak kepolisian, cukup hangat menjadi topik dan menyita perhatian publik. Karena mirisnya penegakan hukum di negeri tercinta ini, kasus ini telah memicu kemarahan dan kekecewaan masyarakat.
Pada tanggal 30 Oktober 2023, terjadi kasus pembunuhan di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Namun, dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Angkasa, yang kemudian terbukti sebagai korban salah tangkap.
*Kronologi Kasus* – Tanggal 30 Oktober 2023: Terjadi kasus pembunuhan di Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan.
– Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Angkasa oleh pihak kepolisian.
– Angkasa divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Palembang.
Kasus salah tangkap Angkasa telah berdampak pada kehidupan keluarganya dan masyarakat sekitar. Sebagai pengurus masjid, Angkasa telah memastikan kegiatan keagamaan berjalan lancar. Namun, semenjak ia ditangkap, kondisi masjid menjadi memprihatinkan. Sholat lima waktu berjamaah tidak lagi dilaksanakan, dan hanya sholat Jumat yang masih berlangsung. Kondisi sekitar masjid juga menjadi semak dan berantakan.
Selain itu, Angkasa juga seorang petani yang menghidupi dua anak yatim. Namun, semenjak ia ditangkap, tidak ada lagi yang memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak yatim tersebut.
Keluarga Angkasa meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membebaskan Angkasa dari penjara. Mereka juga meminta agar kasus tersebut diinvestigasi ulang dan penegak hukum bekerja sesuai dengan SOP penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.
Kasus Angkasa merupakan contoh dari ketidakadilan yang dapat terjadi dalam sistem hukum. Keluarga Angkasa berhak mendapatkan keadilan, dan penegak hukum harus bekerja sesuai dengan SOP penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan. Sampai berita ini diterbitkan belum bisa konfirmasi pihak polda Sumatera Selatan dan terus berusaha agar bisa terhubung. (Tim
