Oleh: Hartatik (Pemerhati Sosial)
Deteksijambi.com ~ Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di sejumlah wilayah Indonesia bukan hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Kabut asap yang menyelimuti permukiman menjadi ancaman serius, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak. Mereka yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan sehat justru harus menghadapi ancaman penyakit akibat udara yang tercemar.
Data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 mencatat sebanyak 311.363 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus atau 22,6% dialami balita (anak berusia di bawah lima tahun). Wilayah terdampak meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Besarnya jumlah balita yang terserang ISPA menunjukkan bahwa karhutla telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan generasi. Anak-anak memang lebih rentan terhadap pencemaran udara karena saluran pernapasannya masih berkembang, frekuensi pernapasannya relatif lebih cepat, dan sistem kekebalan tubuhnya belum sepenuhnya matang. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah mengalami gangguan pernapasan ketika terpapar asap.
Dampaknya tidak berhenti pada ISPA. Paparan polusi udara, terutama partikel halus PM2.5, juga berpotensi mengganggu fungsi paru-paru dan tumbuh kembang anak. Jika paparan berlangsung terus-menerus akibat karhutla yang berulang, risiko gangguan kesehatan jangka panjang semakin besar.
Persoalan lainnya terlihat dari kesiapan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Dari 1.691 puskesmas, hanya 827 yang memiliki nebulizer, 1.070 memiliki tabung oksigen, dan 1.502 memiliki oksigen concentrator. Padahal, peralatan tersebut dibutuhkan untuk menunjang penanganan pasien dengan gangguan pernapasan.
Pengerahan 2.106 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dan distribusi jutaan logistik medis oleh Kementerian Kesehatan tentu merupakan upaya penanganan yang diperlukan. Namun, penanganan terhadap masyarakat yang sudah jatuh sakit tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla. Negara semestinya tidak hanya bergerak ketika korban berjatuhan, tetapi juga memastikan penyebab bencana ditangani dan risiko kejadian berulang dicegah.
Karhutla bukan sekadar persoalan teknis pemadaman api atau pencemaran udara. Lebih dari itu, persoalan ini berkaitan erat dengan tata kelola lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat.
Ketika karhutla terus berulang, pertanyaan mendasarnya adalah mengapa bencana yang dampaknya telah diketahui ini belum mampu dicegah dan ditanggulangi secara optimal?
Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam sering kali bertumpu pada kepentingan ekonomi dan keuntungan. Hutan dan lahan memiliki nilai ekonomi yang besar sehingga berpotensi menjadi objek eksploitasi demi kepentingan bisnis. Dalam kondisi demikian, perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat berisiko tersisih ketika berhadapan dengan kepentingan pemilik modal.
Pengelolaan hutan dan lahan yang tidak berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dapat membuka ruang terjadinya kerusakan lingkungan. Ketika kebakaran terjadi, rakyatlah yang harus menanggung akibatnya. Mereka menghadapi pencemaran udara, gangguan kesehatan, terganggunya aktivitas sehari-hari, hingga meningkatnya beban pelayanan kesehatan.
Di sinilah terlihat persoalan mendasar dalam sistem yang diterapkan saat ini. Negara seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan sekadar fasilitator aktivitas ekonomi. Akan tetapi, ketika kepentingan ekonomi lebih dominan dalam pengelolaan sumber daya alam, keselamatan masyarakat bukan menjadi prioritas utama.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena balita menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari paparan asap, tetapi harus menanggung risiko kesehatan akibat kerusakan lingkungan yang tidak mereka sebabkan.
Dengan demikian, karhutla tidak cukup diselesaikan melalui kebijakan pemadaman dan pengobatan. Dibutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam agar keselamatan rakyat benar-benar menjadi orientasi utama.
Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Negara bukan sekadar regulator atau fasilitator kepentingan ekonomi, melainkan pengurus yang bertanggung jawab menjamin kebutuhan dan melindungi keselamatan rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap kondisi rakyatnya. Menjamin kesehatan, menjaga keselamatan jiwa, dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman merupakan bagian dari kewajiban kepemimpinan.
Islam juga melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56).
Ayat ini menjadi landasan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia tidak boleh dibiarkan demi kepentingan keuntungan segelintir pihak.
Dalam sistem Islam kaffah, negara Khilafah menjalankan dua fungsi penting, yakni sebagai junnah (pelindung) dan ra’in (pengurus rakyat).
Rasulullah saw. bersabda:
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
“Sesungguhnya imam (khalifah) adalah perisai, yang orang-orang berlindung di belakangnya dan menjadikannya pelindung.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Islam, pada pembahasan sistem pemerintahan Islam, menjelaskan bahwa keberadaan negara merupakan bagian dari pelaksanaan hukum-hukum syariat dalam mengatur urusan umat. Artinya, kekuasaan bukan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu, melainkan untuk menerapkan hukum Allah dan mengurus kemaslahatan rakyat.
Sebagai junnah, Khilafah akan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas. Negara tidak menunggu korban berjatuhan dalam jumlah besar untuk mengambil tindakan. Pencegahan dan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan secara serius.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pengawasan kawasan hutan dan lahan secara berkelanjutan, pemantauan potensi kebakaran, penyediaan sarana pemadaman, mitigasi risiko, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran dan perusakan lingkungan.
Negara juga akan mengerahkan sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Dengan demikian, penanganan tidak hanya dilakukan ketika api sudah meluas, tetapi dimulai sejak munculnya potensi ancaman.
Adapun sebagai ra’in, Khilafah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kesehatan rakyat. Pelayanan kesehatan tidak boleh bergantung pada kemampuan ekonomi seseorang. Negara wajib menyediakan tenaga kesehatan, obat-obatan, rumah sakit, puskesmas, serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.
Dalam kondisi darurat karhutla, negara akan mengerahkan tenaga medis, fasilitas kesehatan bergerak, peralatan penunjang pernapasan, dan berbagai kebutuhan medis lainnya ke wilayah terdampak. Pelayanan kesehatan juga harus menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.
Pembiayaan pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana dilakukan melalui Baitul Mal sesuai ketentuan syariat. Pengelolaan keuangan negara tidak boleh berorientasi pada keuntungan, tetapi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menjalankan kewajiban negara.
Selain itu, penyelesaian karhutla membutuhkan pembenahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan bahwa kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu (al-milkiyah al-fardhiyah), kepemilikan umum (al-milkiyah al-‘ammah), dan kepemilikan negara (al-milkiyah ad-daulah).
Dalam pembahasan kepemilikan umum, beliau menjelaskan bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama masyarakat tidak boleh dimonopoli oleh individu sehingga menghalangi masyarakat memperoleh manfaatnya.
Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud).
Berdasarkan hadits tersebut, sumber daya alam yang memenuhi kriteria kepemilikan umum, termasuk hutan yang merupakan fasilitas umum bagi masyarakat, harus dikelola untuk kemaslahatan bersama. Pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada korporasi untuk dimonopoli demi keuntungan pribadi.
Negara bertanggung jawab mengelola kepemilikan umum dan mendistribusikan manfaatnya kepada masyarakat sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan keselamatan generasi mendatang.
Inilah perbedaan mendasar antara pengelolaan sumber daya alam dalam sistem kapitalisme dan Islam. Islam menetapkan aturan kepemilikan yang jelas sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak masyarakat dan mencegah penguasaan sumber daya alam yang merugikan kepentingan umum.
Karhutla yang berulang dan dampaknya terhadap puluhan ribu balita menjadi alarm serius bagi perlindungan generasi. Generasi emas tidak akan terwujud hanya dengan slogan dan program pembangunan. Mereka membutuhkan lingkungan yang sehat, udara bersih, pelayanan kesehatan yang memadai, serta jaminan keselamatan dari negara.
Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Khilafah sebagai institusi penerapan Islam kaffah akan menjalankan fungsi perlindungan dan pengurusan rakyat secara menyeluruh, mulai dari pencegahan bencana, pengelolaan sumber daya alam, hingga penyediaan pelayanan kesehatan terbaik.
Sudah saatnya umat memahami bahwa persoalan karhutla dan ancaman kesehatan generasi tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan parsial. Dibutuhkan perubahan mendasar dalam tata kelola kehidupan agar seluruh kebijakan berpijak pada syariat Allah dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Sebab, menjaga kesehatan generasi bukan sekadar program pembangunan, melainkan amanah yang wajib ditunaikan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.**
Wallahu a’lam bish-shawab














