Oleh : Sulastri
Deteksijambi.com ~ Puisi : Malam gelap tanpa cahaya Lampu padam suasana berubah Aktivitas terhenti seketika Harapan menanti listrik menyalabWahai petugas penerang negeri Jangan biarkan kami menanti Listrik adalah kebutuhan hidup Tanpanya dunia terasa redup
Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan. Terutama di masyarakat modern seperti sekarang, hampir seluruh aktivitas manusia bergantung pada energi listrik. Dari mulai penerangan, pendidikan, pelayanan, kesehatan, kegiatan ekonomi hingga komunikasi. Oleh karena itu, pemadaman listrik dapat menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat.
Namun di balik pentingnya listrik, masih saja terjadi berbagai problem persoalan yang perlu di perhatikan oleh pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah maupun PT PLN Persero. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik (baik mati lampu bergilir maupun pemadaman massal/blackout) selama beberapa bulan terakhir sepanjang pertengahan hingga akhir tahun 2026. Sebut saja Sulawesi dan sekitarnya, pulau Jawa, Sumatra, Riau hingga Batam, Bali dan sekitarnya, pun tidak luput Kalimantan dan sekitarnya.
Khususnya di Kota Bontang, pemadaman listrik kembali berlanjut pada Selasa (20/10/2026) sore. PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bontang Kota menjadwalkan penghentian sementara pasokan listrik mulai pukul 16.00 hingga 20.00 Wita. Pemadaman kloter ketiga ini berlangsung selama empat jam dan menyasar sejumlah ruas jalan serta kawasan permukiman. PLN menyebut gangguan pada sejumlah pembangkit berdampak terhadap pasokan listrik di sebagian wilayah kerjanya.
Masyarakat Bontang mengeluhkan hal ini sebab tidak adanya pemberitahuan sebelumnya akan terjadinya pemadaman bergilir. Imbasnya kantor” dan pegawai pun di batasi hari kerjanya, yang tadinya bekerja Senin hingga Jumat, sekarang PNS diliburkan Jumat akibat efisiensi energi listrik. Pemadaman juga terjadi di Kota Samarinda, Balikpapan Kutim dan beberapa daerah Kaltim lainnya dengan intensitas sering dan lama. Mengapa ini semua bisa terjadi, bukankah SDA dan SDAE Indonesia ini sangat berlimpah?
Salah Tata Kelola Sumber Daya
Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat, yang urgent untuk di perhatikan oleh pemerintah. Sebab tanpa listrik kehidupan hingga perekonomian masyarakat lumpuh dan menimbulkan berbagai dampak. Misal;
1. Aktivitas masyarakat terganggu.
Kegiatan belajar, bekerja, memasak, dan aktivitas rumah tangga menjadi tidak nyaman karena banyak yang bergantung pada listrik.
2. Kegiatan ekonomi mengalami kerugian
Toko, usaha kecil, restoran, dan industri dapat kehilangan pendapatan karena peralatan listrik tidak dapat digunakan.
3. Makanan mudah rusak
Bahan makanan yang disimpan di kulkas atau freezer dapat cepat rusak jika pemadaman berlangsung lama.
4. Komunikasi dan akses informasi terganggu
Telepon genggam, internet, dan perangkat komunikasi lainnya dapat kehabisan daya sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi.
5. Pelayanan umum dapat terganggu.
Rumah sakit, lampu lalu lintas, pompa air, dan fasilitas umum lainnya membutuhkan listrik untuk beroperasi dengan baik.
6. Menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran.
Pemadaman yang sering terjadi,terutama pada malam hari, dapat membuat masyarakat merasa tidak aman dan aktivitas menjadi terbatas.
Jadi intinya, mati lampu yang terus-menerus bukan hanya masalah kenyamanan, tetapi juga dapat berdampak pada ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan listrik agar pasokan listrik lebih stabil. Seharusnya pemerintah sigap menyelesaikan persoalan ini.
Pemadaman listrik yang terus menerus bergilir seperti ini harusnya tidak terjadi di Indonesia yang kaya akan sumber daya. Namun faktanya pemerintah dan pihak terkait lamban dalam menyelesaikan problem yang ada, sehingga merugikan masyarakat. Andai saja pemerintah itu benar-benar peduli terhadap kebutuhan masyarakatnya, maka segeralah di perbaiki apa yang salah dalam hal ini (listrik). Bahkan jika diperlukan pemerintah wajib menyediakan pendanaan dalam porsi besar baik teknis maupun hal lain jika itu di perlukan demi memenuhi kebutuhan rakyatnya, karena itu tugas negara.
Namun nyatanya tidak, alih-alih bersegera mengurusi, pemerintah justru menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan listrik. Masyarakat pun bertanya tanya, mengapa justru mereka yang di salahkan dalam hal ini, bukankah selama ini kita bayar listrik tepat waktu? bahkan jika pembayaran telat sehari saja sudah di kirim surat bahkan di lakukan pemutusan. Dan akhirnya sebagian masyarakat mulai muak, sehingga satu sama lain mengajak untuk demo di kantor PLN.
Jangan sampai karena efisiensi anggaran/ energi sampai mengorbankan masyarakat, di tengah kekayaan SDAE khususnya batu bara yang berlimpah. Sungguh ini menjadi sebuah ironi jika pemadaman berkepanjangan meski beberapa jam. Apa pun alasannya, pihak terkait seharusnya bisa mengantisipasi sehingga pemadaman tidak terulang lagi.
Semua Persoalan ini bersumber dari adanya kapitalisasi sekularisasi yang di tetapkan di negeri ini. Yang mana hajat hidup publik seperti batu bara energi listrik di kuasai oleh sebagian orang(oligarki) sehingga pelayanan negara hanya bersifat komersial, seperti penjual dan pembeli bukan sebagai pelayan yang mengurus rakyatnya.
Akibatnya tata kelola SDAE pun diatur oleh sistem kehidupan hari ini yakni kapitalis sekuler yang menjauhkan agama dengan kehidupan sehingga tidak terwujud sikap qona’ah dan amanah dalam diri individu. Oleh karenanya terciptalah individu-individu tamak, dan rakus yang ingin berkuasa. Akhirnya kekayaan alam pun seperti SDAE tidak lagi bisa di nikmati oleh orang banyak, tapi di nikmati hanya segelintir orang, dan pada akhirnya masyarakatlah yang kena imbasnya, yakni menikmati listrik padam bergilir.
Islam Menawarkan Tata Kelola Sumber Daya
Sangat berbeda jauh ketika hukum Islam yang di terapkan. Rakyat adalah orang pertama yang harus menikmati hasil ciptaan Allah termasuk SDAE. Negara akan mengelola sumber daya dengan sebaik mungkin demi kemaslahatan rakyatnya, tidak ada lagi rakyat yang sengsara seperti hari ini, semuanya sejahtera, sebab SDA Indonesia ini berlimpah. Islam juga akan mencetak orang-orang yang amanah dalam menjalankan tugas pemerintahan, terlebih penguasa/pemimpin. Sehingga tidak ada lagi penguasa yang rakus, yang ingin memperkaya diri. Sebab dalam Islam pemimpin adalah penjaga rakyat, pengayom, pelindung. Tidak boleh pemimpin menzalimi rakyatnya. Maka kita butuh pengelolaan sumber daya dengan sistem Islam.
Dalam perspektif Islam, SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti batu bara, minyak, gas, dan listrik, adalah milik umum. Rasulullah saw bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). Hadis ini menjadi dasar bahwa SDA yang menjadi kebutuhan pokok rakyat tidak boleh dikuasai individu atau badan usaha yang berorientasi profit. Konsekuensinya, pengelolaan SDA wajib dilakukan oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Penguasaan oleh swasta atau asing adalah bentuk pelanggaran syariat karena menjadikan hajat publik sebagai komoditas bisnis.
Hasil pengelolaan SDA dalam sistem Islam tidak masuk ke kas perusahaan atau segelintir elite, melainkan ke baitulmal sebagai lembaga keuangan negara. Dana tersebut kemudian didistribusikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada rakyat. Contohnya, listrik yang dihasilkan dari pembangkit berbasis batu bara dapat diberikan secara gratis atau dengan biaya minimal sekadar menutup ongkos operasional. Dengan mekanisme ini, rakyat tidak diperlakukan sebagai konsumen yang harus membeli listrik sesuai harga pasar, melainkan sebagai warga negara yang berhak atas jaminan kebutuhan pokok.
Kebijakan ekonomi Islam dibangun atas asas pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat sebagai kewajiban mutlak. Oleh karena itu, negara akan membangun infrastruktur energi dengan kapasitas memadai yang meliputi pembangkit listrik yang tersebar di berbagai wilayah, jaringan distribusi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan cadangan energi untuk menjamin keberlanjutan pasokan. Pembangunan ini dilakukan dengan prinsip kemandirian, bukan bergantung pada investasi asing atau swasta. Negara mengerahkan potensi SDA, tenaga ahli, dan teknologi untuk memastikan rakyat memperoleh layanan energi yang stabil dan merata.**
Wallahu’alam
