Oleh : Sukma Ayu Hartini (Aktivis dakwah )
Deteksijambi.com ~ Sebuah film dokumenter yg sedang viral berjudul pesta babi membahas tentang alih fungsi hutan Papua untuk PSN food estate yang diduga hanya menguntungkan oligarki, sedangkan rakyat Papua kehilangan ruang hidupnya. Film tersebut salah satu bentuk aspirasi penolakan rakyat Papua terhadap program pemerintah yang merugikan mereka.
Di Kaltim film Pesta Babi mendapat sorotan dari Sejarawan Publik Kaltim, Muhammad Sarip, menilai film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang mengangkat tentang isu pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua memiliki kesamaan pola dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama terkait persoalan masyarakat adat dan pengelolaan lahan yang menjadi kontra versi masyarakat.
(https://www.detik.com/kalimantan/budaya/d-8488068/sejarawan-kaltim-yang-digambarkan-film-pesta-babi-agak-mirip-situasi-ikn).
Film dokumenter pesta babi kisah nyata yang menginformasikan PSN terbukti menjadi dalih bagi negara dalam sistem demokrasi kapitalisme untuk memberikan lahan jutaan hektare bagi para oligarki yang mendukungnya. Akibatnya, terjadi ketimpangan kepemilikan lahan yang luar biasa.
Kejadian serupa juga dialami daerah Kaltim, karena faktanya ada banyak program, bukan hanya IKN. Bahkan banyak kasus lain yang seharusnya menyadarkan masyarakat akan dampak kerusakan yang diakibatkan, bukan justru bersikap netral.
Khususnya IKN juga merampas ruang hidup masyarakat lokal/ adat meski dinyatakan tidak ada sengketa lahan nyatanya di lapangan tak demikian ,ganti rugi terhadap daerah pemukiman rakyat yang diambil alih tidak sesuai. Dampak negatif lingkungan sungai tercemar, kekurangan air, banjir, bahkan dampak sosial mewarnai kehidupan masyarakat. seperti jadinya tempat lokalisasi baru didaerah tersebut. selain ditemukannya beberapa calon pekerja yang terlantar setelah sampai di IKN yang berasal dari beberapa daerah ( kompas.com) oleh karna IKN merupakan magnet kuat bagi calon pekerja untuk mendapat peruntungan.
Film dokumenter pesta babi kisah nyata yang menginformasikan PSN terbukti menjadi dalih bagi negara dalam sistem demokrasi kapitalisme untuk memberikan lahan jutaan hektare bagi para oligarki yang mendukungnya. Akibatnya, terjadi ketimpangan kepemilikan lahan yang luar biasa.
Sistem kapitalisme, telah menciptakan kerusakan besar dalam kehidupan umat, ekonomi kapitalisme menciptakan kesenjangan sosial, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin tersudut, seperti halnya kasus di Papua dan IKN ini, sebagian besar lahan dikuasai oleh oligarki demi kepentingan bisnis, sementara ruang hidup masyarakat kecil semakin sempit, hilangnya lahan pertanian dikelolah sebagai sumber pendapatan hidup kini dijadikan proyek perkebunan bagi para pengusaha. Parahnya, negara berkolaborasi dengan para oligarki dan mengabaikan nasib rakyat. Terbukti bahwa sistem kapitalisme, negara gagal menjadi periayah bagi umatnya.
Berbeda dalam sistem Islam, Islam mewujudkan keadilan ekonomi dengan penerapan ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam : Pembagian kepemilikkan, pengelolaan kepemilikkan dan distribusi kekayaan. Pengelolaan kepemilikan dalam Islam ada 3 yaitu: Pertama, lahan milik individu diakui oleh negara dan tidak akan digusur paksa. Karena kepemilikan individu dihormati dan dilindungi oleh syariah.
Kedua, lahan milik umum akan dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Hadist Rasulullah SAW, “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadis ini menegaskan bahwa ketiga sumber daya vital tersebut merupakan fasilitas publik yang tidak boleh dimonopoli atau diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Pengelolaan lahan tidak boleh merusak kehidupan masyarakat.
Ketiga kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya wewenang negara. Jadi semua proyek negara berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan dilaksanakan sesuai syariat.
Dalam pemindahan dan pembangunan IKN akan memperhatikan faktor strategis dan ideologis demi kemaslahatan rakyat. Bukan sekedar keinginan yang dipaksakan tanpa pertimbangan matang.**
Wallahu’a lam bissawab.
