Oleh: Ahmad Zulfikar, S.H., M.H (Sekretaris Yayasan Pendidikan Jambi Bersatu / Dosen Universitas Batanghari)
JAMBI ~ Deteksijambi.com — Membaca ungkapan bijaksana yang menyerukan agar “para pendiri maupun mantan pengurus YPJ menunjukkan kepedulian dan mengikis ego demi masa depan Unbari” tentu terasa menyejukkan di atas kertas. Namun, dalam realitas hukum dan dinamika lapangan, seruan manis tersebut tidak boleh hanya berhenti sebagai jargon normatif untuk menutupi praktik penguasaan institusi yang telah berlangsung belasan tahun.
Pernyataan bahwa Universitas Batanghari (Unbari) adalah milik masyarakat Jambi dalam arti luas adalah sebuah kebenaran hukum yang hakiki. Namun justru di situlah letak akar masalahnya: Unbari adalah aset publik, bukan harta warisan perorangan, keluarga, apalagi oligarki kelompok sesaat.
Meringkus Ego, Mengikuti Arahan Negara
Ketika konflik kelembagaan Unbari terus berlarut-larut, negara sesungguhnya tidak tinggal diam. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Surat Nomor 0285/E.E3/DT.03.09/2023 tertanggal 14 April 2023 pada poin C telah memberikan jalan keluar tegas:
> Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 perlu segera melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan UU Yayasan dan PP No. 2/2013. Penyesuaian diajukan oleh pihak yang memiliki Legal Standing berdasarkan akta terakhir YPJ 1977 (jo. Akta No. 15 tanggal 18 April 1999), yakni Pemerintah Daerah Provinsi Jambi c.q. Gubernur Jambi, Drs. Azhari DS, dan H.M. Yusuf Madjid, B.A.
>
Menindaklanjuti arahan Dikti dan Rakor Kemenko Polhukam tersebut, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. mengambil langkah pengayoman dengan memfasilitasi pembentukan Yayasan Pendidikan Jambi Bersatu (YPJB). Gubernur bahkan berikhtiar merangkul seluruh kubu yang berselisih—termasuk pihak Bapak Husin Syakur dan Ibu Camelia Puji Astuti—dalam satu wadah penyesuaian yang inklusif.
Sayangnya, jalan damai dan tertib administrasi tersebut ditolak. Pihak-pihak yang bersengketa justru memilih bertahan pada egonya masing-masing:
*Kubu YPJ Akta 2010 (Camelia Puji Astuti):* Bertahan pada akta 2010 yang sejak awal mengandung cacat substansial (ab initio) karena secara sepihak memutus riwayat YPJ 1977 dan mentransformasikannya menjadi susunan organ yang didominasi trah/keluarga.
*Kubu Yayasan Batanghari Jambi (Husin Syakur):* Bertahan pada akta penyesuaian 2022 yang juga bermasalah secara materiil dan telah dibatalkan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kedua kubu ini terjebak dalam syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), khususnya mengenai hal tertentu dan causa yang tidak halal, di mana akta-akta yang didirikan/diubah diduga dijadikan alat untuk menguasai aset publik. Mereka saling menggugat melalui Pengadilan Negeri Jambi maupun PTUN Jakarta, seolah-olah Unbari adalah “tanah bancakan” yang harus dipertahankan kepemilikannya.
Pecah Kongsi dan Korbankan Dosen serta Mahasiswa
Perbedaan mendasar antara kami di YPJB dengan pihak-pihak yang bersengketa adalah motif. Saya bersama Ketua YPJB, Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., bertindak murni sebagai akademisi dan dosen biasa yang terpanggil menyelamatkan Unbari. Kami tidak memiliki kepentingan pribadi, keluarga, maupun finansial.
Tragisnya, akibat perselisihan para pengurus yang dulunya kompak mengelola Unbari selama hampir 16 tahun ini, timbul dampak fatal di lapangan:
* Dosen-dosen senior—termasuk 8 dosen yang diberhentikan secara sepihak (PTDH) tanpa dasar hukum yang sah—menjadi korban intimidasi administrasi.
* Hak-hak normatif seperti gaji dosen tidak dibayar hingga berbulan-bulan, bahkan jam mengajar ditiadakan secara sewenang-wenang.
* Yang paling berbahaya: legalitas operasional dan kepastian ijazah mahasiswa Unbari dipertaruhkan jika Badan Penyelenggara yang sah sesuai UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak segera ditetapkan secara berkekuatan hukum tetap.
Sisi positif dari “pecah kongsi” ini adalah terbukanya TABIR yang selama ini ditutupi secara rapi. Publik Jambi kini melihat secara telanjang bagaimana aset pertanahan kampus (SHGB) justru diagunkan ke bank hingga berujung pada gugatan wanprestasi/kredit macet.
Gugatan Perkara No. 160/Pdt.G/2026/PN Jmb: Pembuktian Akhir
Jika artikel opini sebelumnya berharap polemik ini tuntas secara bijaksana, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perkara No. 160/Pdt.G/2026/PN Jmb yang mendaftar di Pengadilan Negeri Jambi adalah jawaban konkret dan konstitusionalnya.
Tidak ada solusi lain yang lebih bermartabat selain menguji kebenaran yuridis di muka sidang pengadilan. Melalui Gugatan YPJB ini:
* Pengadilan akan membongkar kecacatan akta-akta pendirian tandingan dan penyesuaian yang mengabaikan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi serta para pendiri historis 1977.
* Pengadilan akan mengembalikan status Unbari sebagai lembaga pendidikan nirlaba di bawah pengayoman Badan Penyelenggara yang sah dan diakui secara hukum positif.
Sudah saatnya ego kelompok dan ambisi menjadikan Unbari sebagai harta warisan dihentikan. Biarlah palu hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengakhiri skandal belasan tahun ini demi menyelamatkan ijazah mahasiswa, memulihkan hak para dosen, dan mengembalikan Universitas Batanghari kepada pemilik aslinya: Masyarakat Provinsi Jambi.**
