Oleh : Fitria Damayanti, M.Eng (Komunitas Literasi Islam Bungo)
Deteksijambi.com ~ Rencana “Gaza Baru” (New Gaza) yang diumumkan Jared Kushner di Forum Ekonomi Dunia Davos menggegerkan dunia. Visi senilai $25 miliar itu menjanjikan transformasi Gaza dari puing perang menjadi metropolis modern dengan 180 menara pencakar langit, pusat data, dan pelabuhan baru (BBC News Indonesia, 23 Januari 2026).
Namun, kemegahan blue print ini bersanding dengan fakta pahit: “Dewan Perdamaian Gaza” yang dibentuk untuk mengawal proyek ini sama sekali tidak melibatkan perwakilan bangsa Palestina (Middle East Eye, 22 Januari 2026).
Di tengah janji rekonstruksi, serangan militer Israel masih berlanjut dan kondisi kemanusiaan di Gaza tetap dalam level bencana.
Jika direkonstruksi adalah untuk membangun kembali kehidupan, mengapa rencana megah ini justru menimbulkan rasa kecut dan penolakan mendalam dari banyak kalangan?
Proposal yang digambarkan Kushner, sang arsitek yang juga pengusaha real estat, lebih menyerupai masterplan sebuah “Riviera Timur Tengah” daripada pemulihan sebuah masyarakat yang trauma (BBC News Indonesia, 23 Januari 2026; mediaindonesia.com, 23 Januari 2026).
Ada kesenjangan yang menganga antara retorika “pembangunan” dan realitas di lapangan, yang membuat banyak pengamat bertanya-tanya: untuk siapa sebenarnya “Gaza Baru” ini dibangun?
Kontrol Total di Balik Topeng Rekonstruksi Rencana ini bukanlah sekadar proyek konstruksi, melainkan instrumen untuk mengukuhkan kendali politik dan ekonomi atas Gaza. Dengan membentuk Dewan Perdamaian yang diketuai seumur hidup oleh Presiden AS Donald Trump dan beranggotakan negara-negara seperti Israel dan Mesir—tanpa Palestina—AS menciptakan sebuah badan governance yang sama sekali tidak memiliki legitimasi lokal (Middle East Eye, 22 Januari 2026).
Ini adalah bentuk pelembagaan dari ketiadaan kedaulatan Palestina. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang rezimnya aktif dituding melakukan genosida, dilaporkan bersedia bergabung, menunjukkan betapa dewan ini mengabaikan akar konflik (search.app/we3F6, diakses 29 Januari 2026).
Secara konseptual, “Gaza Baru” merupakan perwujudan sempurna dari apa yang dijelaskan Ilan Pappe dalam “The Biggest Prison on Earth”. Gaza, yang telah lama menjadi “penjara terbuka”, kini tidak hanya hendak dikurung secara geografis, tetapi juga direkayasa secara sosial dan ekonominya.
Norman Finkelstein dalam “Gaza: An Inquest Into Its Martyrdom” menguraikan panjang lebar bagaimana Gaza menjadi laboratorium kekerasan dan penghukuman kolektif. Rencana pembangunan menara mewah di atas puing-puing rumah warga adalah kelanjutan logis dari penghancuran itu—sebuah penghapusan memori kolektif dan ikatan masyarakat dengan tanahnya, untuk digantikan oleh identitas konsumen dan tenaga kerja murah di “zona industri” mereka.
Lebih dalam lagi, ini adalah contoh nyata “disaster capitalism” atau kapitalisme bencana. Seperti yang dianalisis Noam Chomsky dan Ilan Pappe dalam “On Palestine”, krisis dan kehancuran dimanfaatkan untuk memaksakan agenda ekonomi-politik radikal yang tidak akan pernah diterima dalam keadaan normal. Jared Kushner secara gamblang menyatakan ingin membawa “prinsip ekonomi pasar bebas” dan “pola pikir yang sama” dengan yang diterapkan Trump di AS ke Gaza (Middle East Eye, 22 Januari 2026).
Dalam logika ini, Gaza yang hancur dilihat bukan sebagai homeland yang harus dipulihkan kedaulatannya, melainkan sebagai “aset geografis pesisir Mediterania yang belum dimanfaatkan” yang perlu dioptimalkan untuk investasi global (mediaindonesia.com, 23 Januari 2026). Syarat mutlaknya adalah demiliterisasi total Hamas, yang menjadi alat untuk melucuti perlawanan sebelum “pembangunan” dimulai (BBC News Indonesia, 23 Januari 2026).
Menolak Normalisasi dan Membangun Kembali Persatuan Umat
Dalam menghadapi makar yang tersistem ini, respons parsial dan diplomasi konvensional yang telah gagal selama puluhan tahun tidak akan memadai.
Solusi hakiki harus berangkat dari kesadaran bahwa Palestina adalah tanah wakaf seluruh umat Islam. Penjajahan Israel adalah kezaliman kolektif (dzulmun syumul) yang merendahkan martabat seluruh umat. Allah SWT berfirman, “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka…” (QS Hud: 113).
Ayat ini menjadi landasan prinsipil untuk tidak memberikan loyalitas (waliyy) atau legitimasi sedikit pun kepada proyek yang didesain oleh dan untuk kepentingan penjajah.
Oleh karena itu, langkah pertama yang wajib adalah penolakan total terhadap normalisasi. Seluruh komponen umat Islam, terutama para penguasanya, memiliki kewajiban syar’i untuk tidak terjebak dalam kerja sama dengan “Dewan Perdamaian” yang zalim ini. Mereka harus berani menggunakan segala pengaruh politik, ekonomi, dan diplomatik untuk menggagalkan rencana yang hanya akan mengukuhkan penjajahan dan menghapus hak-hak bangsa Palestina.
Setiap bentuk keterlibatan hanya akan menjadi stempel legitimasi bagi ketidakadilan yang sedang dipertontonkan.
Namun, penolakan saja bersifat defensif dan tidak cukup. Umat Islam perlu membangun narasi dan kekuatan tandingan yang solid. Kunci utamanya adalah persatuan hakiki yang memandang nasib Gaza sebagai nasib bersama, bukan masalah lokal.
Persatuan ini harus ditujukan untuk sebuah proyek peradaban yang jelas: mengembalikan kepemimpinan yang menyatukan umat di bawah sistem Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Hanya kepemimpinan yang bertakwa dan berhukum dengan syariat Allah yang mampu memobilisasi segenap potensi umat, bukan untuk sekadar bernegosiasi, melainkan untuk secara nyata membela yang tertindas dan mengusir penjajah dari tanah Palestina.
Perjuangan menuju tujuan mulia ini memerlukan kendaraan politik yang ideologis dan konsisten.
Partai politik Islam yang berlandaskan akidah dan bekerja untuk melanjutkan kehidupan Islam melalui penegakan kepemimpinan Islam yang satu harus menjadi pelopor. Perannya adalah terus-menerus menyadarkan umat, membongkar makar-makar penjajah, mengorganisir opini publik, dan menekan penguasa yang lalai. Gaza adalah ujian nyata bagi komitmen kita semua.
Di atas puing-puingnya, kita dihadapkan pada dua pilihan: tunduk pada rancangan “Gaza Baru” yang merupakan kuburan bagi identitas Palestina, atau bangkit memperjuangkan Gaza yang merdeka, sebagai bagian tak terpisahkan dari negeri Islam yang bangkit membawa rahmat bagi semesta. Pilihan itu ada di tangan kita, dan sejarah akan mencatatnya dengan tinta yang tebal.
Allahu a’lam bishawwab**
